Kiss FM Medan – Mulai 25 Oktober 2025, pemerintah China secara resmi memberlakukan aturan baru yang mewajibkan influencer memiliki gelar akademik atau sertifikasi profesional jika ingin membahas topik tertentu seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan investasi.
Aturan ini diumumkan oleh Administrasi Siber Tiongkok (CAC) setelah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Xi Jinping. Tujuannya jelas: memastikan bahwa informasi yang beredar di dunia maya lebih akurat, kredibel, dan bisa dipercaya oleh masyarakat.
Dalam regulasi tersebut, setiap kreator yang ingin membahas topik profesional diwajibkan untuk menunjukkan bukti keahlian seperti ijazah, lisensi, atau sertifikat resmi. Platform besar seperti Douyin (versi TikTok di China), Bilibili, dan Weibo juga diberi tanggung jawab untuk memverifikasi kredensial para kreator serta memastikan konten mereka menyertakan kutipan dan label peringatan yang sesuai, terutama untuk konten hasil AI.
Selain itu, CAC juga melarang keras iklan terselubung untuk produk medis, suplemen, atau makanan kesehatan yang disamarkan sebagai konten edukatif. Langkah ini dianggap penting untuk melindungi masyarakat dari promosi menyesatkan yang berpotensi membahayakan.
Meski banyak pihak memuji kebijakan ini sebagai cara efektif untuk menekan penyebaran hoaks, tak sedikit juga yang mengkritiknya. Beberapa pengamat menilai aturan tersebut bisa menjadi alat pembatas kebebasan berpendapat dan menghambat kreativitas kreator independen yang tak punya latar belakang akademis formal.
Langkah ini menunjukkan bagaimana China terus memperketat kontrol terhadap dunia digital, terutama dalam hal kredibilitas informasi dan pengaruh sosial media. Kini, dunia menunggu bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi lanskap industri kreator di Tiongkok — dan apakah negara lain akan mengikuti jejak serupa.
